Salah satu perhatian yang disoroti adalah ketersediaan peralatan pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), agar kendala kekurangan alat cetak tidak kembali menghambat pelayanan administrasi kependudukan.
“Bagi Dukcapil, harus ada evaluasi tahun sebelumnya. Jangan sampai terulang di tengah jalan kehabisan alat cetak e-KTP,” tegasnya.
Komisi I juga menyoroti persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada 2027. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang didorong menyiapkan seluruh tahapan dan kebutuhan pelaksanaan secara matang agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.
Di sektor penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta memperhatikan kecukupan anggaran dalam penyusunan rencana kerja 2027.
Ketersediaan dukungan anggaran dinilai penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Untuk BPBD, agar lebih diperhatikan lagi postur anggarannya supaya mencukupi. Jangan sampai ketika ada bencana, kita tidak siap karena ketiadaan anggaran,” katanya.
Selain itu, Komisi I mendorong Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang mempercepat penerapan sistem manajemen talenta ASN.
Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kepegawaian melalui penempatan dan pengembangan karier yang mempertimbangkan potensi, kompetensi, serta rekam jejak kinerja pegawai.
Dengan penerapan manajemen talenta, pengembangan karier ASN diharapkan berlangsung lebih efektif, efisien, dan transparan. Setiap pegawai juga diharapkan memiliki kesempatan pengembangan karier yang jelas sesuai kapasitas dan kinerjanya.
“Sistem ini memastikan setiap pegawai memiliki jalur karier yang jelas berdasarkan talenta atau potensi, kompetensi, dan rekam jejak kinerjanya,” jelas TB Muhammad Soleh. (ADV)
Halaman : 1 2
