DAILHITS.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Serang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memprioritaskan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan arah kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan prioritas yang telah disepakati bersama, sekaligus mengoptimalkan penggunaan anggaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Ahmadi, mengatakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun rencana pendapatan dan belanja daerah.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi II ingin memastikan setiap program yang direncanakan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita ingin memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan rencana strategis yang telah disepakati dengan DPRD. Kita pastikan arah kebijakan pembangunan OPD ini mau ke mana,” ujar Ahmadi, Senin (25/7/2026).
Ia menegaskan, OPD mitra Komisi II perlu lebih peka dalam merancang program kerja. Menurut dia, anggaran daerah harus memberikan porsi yang memadai bagi program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, bukan justru didominasi kebutuhan operasional birokrasi.
“Kita ingin OPD peka untuk menyusun program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam perencanaan kita sampaikan kepada OPD bahwa Komisi II memiliki hak untuk mengoreksi perencanaan yang ada. Kalau porsi anggarannya terlalu besar untuk operasional, kita bisa rekomendasikan untuk dicoret. Kita ingin anggaran lebih banyak untuk program masyarakat,” tegasnya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pertanian. Komisi II mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Serang menyusun program yang mendukung peningkatan produktivitas dan penguatan ketahanan pangan daerah, sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada pangan.
Program pertanian diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan petani serta mendukung keberlanjutan produksi pangan di Kabupaten Serang.
Selain pertanian, Komisi II menaruh perhatian pada ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Serang didorong melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
