DAILYHITS.ID – Di bawah terik matahari Kampung Bojong Gadung, suara warga bersahutan menyampaikan keluh kesah, Mulai Dari tumpukan sampah yang kian menggunung, jembatan penghubung, hingga sawah yang tercemar limbah rumah tangga, semuanya tumpah dalam forum reses anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi PKB, H. Umar Bin Barmawi, Sabtu siang, 25 November 2025.
Kegiatan reses masa persidangan 1 Tahun Sidang 2025–2026 itu digelar di Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, dihadiri tokoh masyarakat, perangkat desa, RT/RW, jajaran pengurus PKB, serta perwakilan DPRD Kabupaten Serang.
Agenda utama reses kali ini: menyerap aspirasi warga akar rumput.
“Kami datang untuk mendengar langsung suara rakyat, agar setiap masalah di Carenang bisa ditemukan solusinya bersama,” ujar H. Umar Bin Barmawi kepada wartawan sata di humungi melalui via whatsApp, Sabtu (25/10/2025).
Isu pertama yang mengemuka adalah penumpukan sampah di wilayah Carenang. Warga menilai, belum ada solusi jelas soal pengelolaan dan lokasi pembuangan sementara (TPS).
“Masyarakat ingin ada penanganan serius agar tidak ada lagi tumpukan sampah di pinggir jalan,” kata Umar.
“Kami sudah bahas agar pengelolaan sampah di Kabupaten Serang lebih terarah, dengan dukungan warga menentukan lokasi TPS agar tak menyebar di seluruh Carenang.” tambahnya.
Masalah lain datang dari Ratna, salah satu warga Bojong Gadung. Ia mengeluhkan sawahnya yang tercemar aliran limbah rumah tangga.
“Air buangan dari rumah warga mengalir ke sawah saya, jadi tidak bisa ditanami dengan baik,” keluh Ratna dalam forum.
Menanggapi hal itu, Umar menyebut akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar sistem pembuangan air diperbaiki.
“Ini harus segera diselesaikan supaya tidak merugikan petani,” ujarnya.
Tak kalah penting, kelompok tani (poktan) juga menyuarakan persoalan sulitnya memperoleh solar subsidi untuk keperluan mesin pertanian.
Ketua poktan Bojong Gadung, H. Kasmin, menyebut para petani sering terkendala izin pembelian di SPBU.
“Petani butuh kemudahan membeli solar. Ini menyangkut keberlangsungan tanam kami,” kata Kasmin dalam dialog Reses.
Menanggapi itu, Umar berjanji akan mendorong Pemprov Banten memberikan akses perizinan yang lebih mudah bagi kelompok tani.
“Kami akan kawal agar petani mendapat haknya,” tegasnya.
Warga juga menyoroti masalah BPJS Kesehatan nonaktif. Banyak warga miskin yang tidak bisa berobat di RSUD karena status kepesertaan mereka tiba-tiba nonaktif.
“Ini keluhan serius. Kami dorong Pemprov mengaktifkan kembali BPJS PBI bagi masyarakat tidak mampu,” ujar Umar.
“Jangan sampai warga sakit malah kesulitan mengakses layanan kesehatan.” tambahnya.
Selain itu, warga mengusulkan perbaikan jalan poros desa dan pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Bojong Gadung dan Desa Astana.
Infrastruktur itu disebut penting bagi aktivitas warga dan jalur distribusi hasil pertanian.
“Jembatan ini sudah lama rusak, semoga jadi perhatian pemerintah,” kata salah satu warga.
Umar memastikan seluruh aspirasi masyarakat Bojong Gadung akan dibawa ke pembahasan tingkat provinsi.
“Semua catatan warga ini akan kami perjuangkan di DPRD. Aspirasi rakyat harus jadi arah kebijakan daerah,” tutupnya.***
