DAILYHITS.ID – Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Serang, KH Saifun Nawasi, menyebut Piagam Perjuangan Al-Fathaniyah yang disusun di Banten pada 5 Juli 2014 sebagai salah satu tonggak awal perjuangan kalangan ulama untuk memperkuat kedudukan pesantren.
Piagam tersebut, menurut dia, memuat komitmen yang kemudian sejalan dengan sejumlah kebijakan pemerintah terhadap dunia pesantren, termasuk penetapan Hari Santri Nasional.
Saifun mengajak masyarakat, terutama warga Nahdlatul Ulama (NU) dan kalangan santri, memahami kembali perjalanan sejarah serta gagasan yang melatarbelakangi penguatan peran pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Harus di-ta’kidi bahwa embrio Hari Santri Nasional lahir sejak 5 Juli 2014 silam melalui Piagam Perjuangan Al-Fathaniyah, yang digagas oleh para alim ulama di Banten,” ujar Saifun, kamis (22/10/2026).
Ia menjelaskan, piagam tersebut lahir ketika Joko Widodo masih berstatus calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014. Pada masa itu, Jusuf Kalla disebut menjalin komunikasi dengan sejumlah ulama dan tokoh pesantren untuk memperoleh dukungan menjelang pemilihan presiden.
Menurut Saifun, para ulama tidak menempatkan dukungan politik sebagai transaksi untuk memperoleh jabatan atau kepentingan tertentu.
Mereka justru mendorong adanya komitmen yang jelas dari negara untuk menjaga keberadaan pesantren, khususnya pesantren salaf, sebagai lembaga pendidikan Islam, dakwah, dan pembinaan karakter bangsa.
Komitmen itu kemudian dituangkan dalam Piagam Perjuangan Al-Fathaniyah yang ditandatangani Ketua Umum Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Provinsi Banten, KH Matin Syarkowi, bersama Joko Widodo pada 2014.
Salah satu poin penting dalam piagam tersebut, kata Saifun, adalah kesepakatan untuk mengembalikan sekaligus mempertahankan keberadaan pesantren salaf sebagai pusat pendidikan Islam, dakwah, dan perjuangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Saifun menilai, sejumlah kebijakan pemerintah setelah Joko Widodo terpilih sebagai presiden mencerminkan perhatian yang lebih besar terhadap kehidupan pesantren. Salah satunya ialah penetapan Hari Santri Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
Tanggal 22 Oktober dipilih dengan merujuk pada peristiwa Resolusi Jihad yang memiliki arti penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Penetapan tersebut kemudian menjadi momentum tahunan untuk mengenang kontribusi ulama dan santri dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Selain itu, Saifun menyinggung Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik, termasuk santri. Menurut dia, program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan untuk memperluas akses pendidikan bagi kalangan pesantren.
Perhatian terhadap pesantren, lanjutnya, juga terlihat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, antara lain pengembangan Bank Wakaf dan Rumah Pangan Santri. Program-program tersebut dinilai dapat mendorong kemandirian ekonomi pesantren sekaligus memperkuat peran lembaga pendidikan Islam dalam kehidupan masyarakat.
Saifun turut menyinggung gagasan pembentukan kementerian yang secara khusus menangani pondok pesantren. Namun, ia menyebut gagasan tersebut masih dalam tahap pembahasan. Kunjungan presiden ke sejumlah pesantren serta dukungan pembangunan fasilitas pendidikan juga dipandang sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan Islam.
Di luar persoalan pesantren, Saifun menilai pembangunan infrastruktur dan pemerataan pelayanan publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum di berbagai daerah, termasuk kawasan yang selama ini tertinggal, menurut dia, diperlukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan upaya pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Bagi Saifun, Piagam Perjuangan Al-Fathaniyah perlu ditempatkan dalam konteks perjuangan ulama untuk memastikan pesantren memperoleh perhatian dalam kebijakan negara. Ia mengajak santri dan masyarakat tidak hanya memperingati Hari Santri sebagai agenda tahunan, tetapi juga menjaga nilai kebangsaan, persatuan, dan pengabdian yang diwariskan para ulama.
“Nilai perjuangan para ulama dan santri perlu terus diwariskan agar tetap menjadi fondasi dalam membangun Indonesia yang adil, beradab, dan berlandaskan semangat persatuan,” tuturnya.
