DAILYHITS – Seren Taun Kasepuhan Guradog di Kecamatan Curugbitung pada Rabu (16/9) bukan sekadar ritual adat tahunan. Di tengah tradisi yang telah diwariskan selama ratusan tahun itu, muncul pernyataan politik yang menarik perhatian sejumlah elite dan masyarakat di Kabupaten Lebak.
Dua nama yang kemudian menjadi sorotan adalah M Nabil Jayabaya dan Junaedi Ibnu Jarta. Keduanya bukan wajah baru dalam percaturan politik Lebak. Kemunculan mereka dalam satu panggung bersama Ketua DPD PDI Perjuangan Banten Ade Sumardi memunculkan tafsir bahwa pembicaraan mengenai kepemimpinan Lebak mulai diarahkan jauh ke depan.
M Nabil Jayabaya merupakan mantan pengurus DPC PDI Perjuangan Lebak. Tokoh muda yang dikenal sebagai pengusaha tersebut kini memilih bergabung dengan Partai Demokrat. Namanya bahkan disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk menduduki kursi Ketua DPC Partai Demokrat Lebak menggantikan Mahpudin.
Sementara Junaedi Ibnu Jarta atau akrab disapa Jun merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Lebak. Politisi asal Sobang itu memiliki perjalanan panjang dalam politik lokal. Kemenangan PDI Perjuangan pada Pemilu 2014 mengantarkannya menjadi Ketua DPRD Lebak.
Namun, konfigurasi politik berubah pada Pemilu 2019. PDI Perjuangan berada di posisi kedua setelah Partai Gerindra. Berdasarkan perolehan kursi dan ketentuan yang berlaku, posisi Ketua DPRD Lebak kemudian ditempati kader Gerindra. Jun turun dari kursi ketua dan menjadi Wakil Ketua DPRD Lebak.
Lima tahun kemudian, peta politik kembali berubah. Pada Pemilu 2024, PDI Perjuangan berhasil kembali menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Lebak. Secara politik, kemenangan tersebut membuka kembali ruang bagi Jun untuk menduduki posisi pimpinan DPRD.
Namun, dinamika internal partai membuat posisi Ketua DPRD Lebak tidak otomatis jatuh kepada Jun. Kursi tersebut kemudian ditempati Juwita Wulandari, sesama kader PDI Perjuangan yang merupakan putri dari pengurus DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
Di titik inilah kemunculan Nabil dan Jun dalam satu momentum menjadi menarik. Keduanya memiliki latar belakang politik berbeda, tetapi sama-sama memiliki pengalaman dan jaringan di ruang politik Lebak.
Panggung Seren Taun Guradog kemudian berubah menjadi ruang penyampaian pesan politik. Ade Sumardi dalam kesempatan tersebut berbicara mengenai pentingnya kepemimpinan yang memiliki visi jauh ke depan.
Ade menyampaikan bahwa Lebak membutuhkan pemimpin visioner agar daerah tersebut dapat berkembang. Menurut dia, pemimpin masa depan harus memiliki kemampuan berpikir jauh ke depan dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi.
‘Ke depan kita harus mencari orang-orang yang punya visi dan kemampuan berpikir masa depan. Jangan sampai Lebak dipimpin oleh orang yang hanya memikirkan diri sendiri. Apalagi sampai pemimpinnya papasean’.
Ade kemudian mengarahkan pembicaraan kepada Nabil dan Jun. Warga yang hadir pun merespons dengan menyatakan kecocokan dan persetujuan terhadap dua nama yang disebut dalam konteks calon pemimpin Lebak tersebut.
Pernyataan itu menjadi menarik karena disampaikan bukan oleh sembarang tokoh. Ade Sumardi merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan Banten, sementara PDI Perjuangan merupakan salah satu kekuatan politik yang mengantarkan M Hasbi Asyidiki Jayabaya sebagai Bupati Lebak.
Karena itu, pernyataan di Guradog tidak hanya dapat dibaca sebagai percakapan spontan dalam sebuah kegiatan adat. Dalam politik, pernyataan seorang elite partai di ruang publik dapat memiliki makna yang lebih luas, terlebih ketika menyebut nama tokoh tertentu dan dikaitkan dengan masa depan kepemimpinan daerah.
Dalam perspektif Max Weber, kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan jabatan formal, tetapi juga kemampuan seseorang menjalankan kehendaknya dalam sebuah relasi sosial, termasuk ketika menghadapi resistensi. Weber juga membedakan sumber legitimasi kekuasaan ke dalam tiga bentuk ideal, yakni tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Jika teori tersebut digunakan untuk membaca politik Lebak, maka jabatan formal bukan satu-satunya sumber kekuatan seorang tokoh. Jaringan politik, penerimaan masyarakat, rekam jejak, kemampuan membangun pengaruh, serta legitimasi dari partai juga menjadi bagian dari modal kekuasaan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
