RUU Polri dan Ancaman Kembalinya Dwi Fungsi Aparat

- Penulis

Sabtu, 20 Juni 2026 - 01:35

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa Unpam Serang, (Dok)

Mahasiswa Unpam Serang, (Dok)

Oleh: Mahasiswa Unpam Serang, Nazif Majmuddin

Di tengah menurunnya kualitas demokrasi dan meningkatnya kekhawatiran publik terhadap perluasan kewenangan aparat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri menjadi salah satu agenda legislasi yang paling mengundang kecemasan.

Alih-alih memperkuat profesionalisme kepolisian, sejumlah ketentuan dalam draf yang beredar justru dinilai membuka ruang semakin luas bagi ekspansi kekuasaan Polri ke ranah yang semestinya berada di bawah kontrol sipil.

Jika tidak dikoreksi secara mendasar, RUU ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi lahirnya kembali praktik dwi fungsi aparat dalam wajah yang baru.

Sejarah Indonesia memberikan pelajaran penting bahwa konsentrasi kekuasaan pada institusi keamanan selalu berisiko menggerus demokrasi. Reformasi 1998 dilakukan salah satunya untuk mengakhiri dominasi aparat dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Karena itu, pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan menjadi fondasi penting dalam membangun negara demokratis.

Namun, semangat tersebut tampak terancam oleh sejumlah substansi dalam RUU Polri. Draf yang beredar memperlihatkan kecenderungan memperluas kewenangan kepolisian tanpa diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai. Ruang penyelidikan yang semakin besar, keterlibatan dalam urusan strategis negara dengan batas yang tidak jelas, serta lemahnya kontrol eksternal berpotensi melahirkan institusi yang semakin kuat tetapi semakin sulit diawasi.

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Berbagai peristiwa yang melibatkan tindakan represif aparat terhadap demonstran, aktivis, dan pembela hak asasi manusia menunjukkan bahwa persoalan utama kepolisian saat ini bukanlah kurangnya kewenangan, melainkan lemahnya akuntabilitas. Ketika pengawasan belum efektif, memperluas kekuasaan aparat hanya akan memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang.

Baca Juga :  Pupuk dan Ketahanan Pangan: Mata Rantai yang Tak Boleh Terputus

Lebih jauh, RUU ini juga belum menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi sorotan publik. Tidak terlihat adanya penguatan mekanisme pengaduan independen, jaminan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, maupun aturan yang lebih tegas mengenai pertanggungjawaban aparat yang melakukan pelanggaran hukum. Akibatnya, masyarakat berpotensi menghadapi institusi yang semakin kuat secara hukum tetapi belum tentu semakin akuntabel.

Di saat yang sama, Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan sosial-ekonomi yang mendesak. Kenaikan biaya hidup, tingginya angka putus sekolah, ketimpangan penguasaan tanah, serta kerentanan buruh dalam sistem kerja yang tidak pasti menuntut perhatian negara yang lebih besar. Dalam konteks tersebut, memperluas kekuasaan aparat bukanlah jawaban atas persoalan yang dihadapi rakyat. Yang dibutuhkan adalah negara yang mampu menghadirkan perlindungan sosial, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi.

Karena itu, pembahasan RUU Polri harus dilakukan secara hati-hati dan terbuka. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum rancangan ini dilanjutkan.

Pertama, menghapus seluruh ketentuan yang membuka peluang perluasan tugas Polri di luar fungsi keamanan sipil dan penegakan hukum.

Kedua, mempertegas larangan keterlibatan anggota Polri dalam politik praktis maupun urusan pemerintahan yang berada di luar mandat konstitusionalnya.

Baca Juga :  Tutup Akhir Tahun 2024, Rutan Serang lakukan Istighosah bersama Warga Binaan

Ketiga, membentuk lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan nyata untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta merekomendasikan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat hingga tingkat pimpinan.

Keempat, memberikan jaminan yang lebih kuat terhadap hak warga negara untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, dan melakukan demonstrasi secara damai tanpa intimidasi maupun kriminalisasi.

Kelima, memastikan seluruh proses pembahasan melibatkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga bantuan hukum, serta kelompok korban pelanggaran hak asasi manusia agar proses legislasi berlangsung transparan dan partisipatif.

Demokrasi tidak pernah runtuh dalam satu malam. Kemunduran demokrasi sering kali dimulai dari perluasan kekuasaan negara yang dianggap wajar, tetapi minim pengawasan. Karena itu, setiap upaya memperbesar kewenangan aparat harus diuji secara ketat dengan prinsip akuntabilitas dan supremasi sipil.

RUU Polri tidak boleh menjadi instrumen yang menghidupkan kembali semangat dwi fungsi aparat dalam bentuk baru. Kepolisian harus tetap ditempatkan sebagai institusi penegak hukum yang profesional, tunduk pada kontrol demokratis, dan bekerja untuk melindungi warga negara, bukan memperluas ruang kekuasaan negara atas masyarakat.

Jika substansi yang bermasalah tetap dipertahankan, penolakan publik terhadap RUU Polri bukanlah sikap anti-kepolisian, melainkan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi. Sebab Polri adalah milik negara dan rakyat, bukan alat kekuasaan politik.

Berita Terkait

Deklarasi Dini atau Sinyal Politik?
Museum Multatuli: Belajar Sejarah dengan Cara Seru
Pupuk dan Ketahanan Pangan: Mata Rantai yang Tak Boleh Terputus
Nabil Mengubah Peta?
Media dan Politik
Orang Desa Tidak Butuh Dolar: Jalan Kemandirian Pangan dari Leuit Banten untuk Indonesia
Ketika DPRD Mencuci Uang, Demokrasi Ikut Kotor
Pungli di Kampus: Korupsi Kecil yang Dibiarkan Tumbuh

Berita Terkait

Senin, 28 September 2026 - 21:03

Deklarasi Dini atau Sinyal Politik?

Rabu, 2 September 2026 - 20:20

Museum Multatuli: Belajar Sejarah dengan Cara Seru

Selasa, 1 September 2026 - 22:40

Pupuk dan Ketahanan Pangan: Mata Rantai yang Tak Boleh Terputus

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 19:37

Nabil Mengubah Peta?

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:23

Media dan Politik

Berita Terbaru

Kepala Disdik Kabupaten Lebak, Doddy Irawan saat foto bersama dengan para peserta yang akan tampil di Seni Siswa Inklusi (FSSI) tingkat Provinsi Banten. (Istimewa)

Berita Terbaru

Siswa Istimewa Lebak Siap Unjuk Gigi di Festival Seni Banten

Senin, 16 Nov 2026 - 18:35

Para ketua PAC Demokrat Lebak saat mengikuti silaturahmi dan penguatan organisasi BPOKK Demokrat Lebak dan Banten. (DAILYHITS)

Berita Terbaru

Kumpulkan Seluruh PAC, Demokrat Lebak Mulai Bergerak Menuju 2029

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:09