DAILYHITS.ID – Di pulau kecil yang berjarak puluhan kilometer dari daratan Kabupaten Serang itu, hidup berjalan dengan ritme yang berbeda. Laut menjadi jalan utama, sumber penghidupan sekaligus tantangan yang harus dihadapi setiap hari.
Namun di balik keindahan laut yang mengelilinginya, masih tersimpan persoalan mendasar yang selama ini dirasakan sebagian warga: rumah yang belum layak untuk dihuni.
Di beberapa sudut Pulau Tunda, masih berdiri rumah-rumah sederhana yang harus bertahan menghadapi terpaan angin laut dan cuaca ekstrem sepanjang tahun.
Dinding papan yang mulai rapuh, atap yang bocor saat musim hujan, hingga lantai yang mengalami kerusakan menjadi pemandangan yang masih dijumpai.
Bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil tangkapan laut, memperbaiki rumah sering kali bukan menjadi prioritas utama. Penghasilan nelayan yang bergantung pada musim membuat kebutuhan sehari-hari lebih dulu harus dipenuhi.
Ketika cuaca buruk datang dan gelombang tinggi membuat nelayan tidak bisa melaut, pemasukan keluarga ikut terhenti. Dalam kondisi seperti itu, memperbaiki atap bocor atau mengganti dinding rumah yang lapuk menjadi beban yang sulit dijangkau.
Di tengah realitas tersebut, Pulau Tunda seolah menjadi potret kecil tantangan pembangunan di wilayah kepulauan. Letaknya yang terpisah lautan membuat biaya pembangunan lebih mahal dibandingkan wilayah daratan. Mengangkut material bangunan membutuhkan waktu lebih lama dan ongkos yang tidak sedikit.
Karena itu, ketika tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang bersama perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman datang melakukan verifikasi rumah tidak layak huni (RTLH), kehadiran mereka membawa harapan baru bagi warga.
Mereka menyusuri gang-gang sempit di antara permukiman nelayan, mendatangi satu per satu rumah yang diusulkan mendapatkan bantuan. Sebanyak 17 unit rumah diverifikasi secara langsung.
Hasilnya menunjukkan bahwa kebutuhan sesungguhnya lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya.
Terdapat sedikitnya 37 rumah yang membutuhkan penanganan agar memenuhi standar hunian yang layak, aman, dan sehat.
Angka itu mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan perumahan di wilayah lain. Namun bagi Pulau Tunda yang luas wilayahnya terbatas dan jumlah penduduknya tidak sebesar daerah perkotaan, angka tersebut mewakili puluhan keluarga yang setiap hari hidup dengan berbagai keterbatasan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan mendapatkan perhatian yang sama dalam program pembangunan perumahan.
Menurut Okeu, kondisi geografis Pulau Tunda yang terpisah dari daratan utama tidak boleh menjadi alasan warga kehilangan hak atas hunian yang layak.
“Pulau Tunda adalah bagian dari Kabupaten Serang. Warga yang tinggal di sana memiliki hak yang sama dengan masyarakat di daratan untuk mendapatkan rumah yang layak, aman, dan sehat. Karena itu kami terus memperjuangkan agar seluruh kebutuhan RTLH yang sudah terdata dapat tertangani,” katanya, Selasa (9/6/2026).
Ia menegaskan, program bantuan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan fisik bangunan semata, melainkan juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Rumah yang layak menjadi fondasi bagi kesehatan keluarga, rasa aman, dan masa depan anak-anak. Kami ingin memastikan pembangunan benar-benar hadir hingga ke pulau-pulau terluar dan terpencil,” kata Okeu.
Karena itu, DPRKP Kabupaten Serang bersama Kepala Satker Penyediaan Perumahan sepakat memperjuangkan tambahan bantuan sebanyak 17 unit BSPS melalui dukungan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Jika usulan tersebut terealisasi, seluruh kebutuhan RTLH yang telah terdata di Pulau Tunda berpeluang tertangani.
Upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar yang lebih besar untuk memastikan pembangunan tidak berhenti di wilayah yang mudah dijangkau.
Tahun ini, Kabupaten Serang memperoleh dukungan penanganan RTLH sebanyak 1.412 unit yang berasal dari berbagai sumber.
Sebanyak 500 unit berasal dari aspirasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, 294 unit dari Kementerian Kesehatan, 18 unit dari Kementerian Sosial, empat unit dari Kementerian Kebudayaan, dan 596 unit dari aspirasi anggota DPR RI.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah melalui usulan Pemerintah Kabupaten Serang yang kini sedang dibahas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Editor : Engkos Kosasih
