Lebih jauh, ia menyinggung slogan “Serang Bahagia” yang dianggap belum menyentuh realita di lapangan.
“Semboyan Serang Bahagia akan sulit terwujud jika masih terdapat wilayah yang terpinggirkan dan belum merasakan kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak dasar, terutama pendidikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Cikedung, Herman, sebelunua menyampaikan bahwa sejauh ini masih terdapat kendala dalam koordinasi lintas instansi.
Ia menyebut beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) telah datang ke Cikedung, namun belum terlihat realisasi nyata karena menunggu arahan dari pimpinan daerah yang baru.
“Ada gejala dari beberapa instansi belum ada koneksi dari Ibu Bupati yang baru. Mungkin nunggu regulasi,” ungkap Herman.
Menurutnya, sudah ada 14 OPD dari Kabupaten Serang yang turun langsung ke Desa Cikedung, dan rencana pembangunan sudah mulai dirancang untuk tahun 2026 mendatang.
“Makanya sudah dikunci untuk 2026, mudah-mudahan kita itu clear prioritas nasional,” ujarnya.
Herman juga memaparkan kondisi jalan yang menjadi tantangan utama bagi masyarakat dan anak-anak sekolah.
“Kalau yang rusak dari Kampung Kelomberan ke atas itu sekitar 3 kilometer. Kalau bagian barat itu tembus ke kaki Kolelet sekitar 5 kilometer,” terangnya.
Ia berharap seluruh instansi yang telah melakukan kunjungan ke Desa Cikedung bisa segera menindaklanjuti dengan aksi nyata.
“Mudah-mudahan ke depan semua instansi yang sudah datang ke Cikedung secepatnya bisa gelontorkan pembangunan. Harapannya Desa Cikedung nanti bisa meningkat dari desa tertinggal menjadi desa berkembang,” tutupnya.
Selain pendidikan, Herman menyebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) juga telah datang untuk meninjau rencana pembangunan wisata dan infrastruktur lainnya, namun masih menunggu pengesahan regulasi pada 2026.
Halaman : 1 2
