Pengamat Soroti Insentif Pajak Rp34 Miliar di Bapenda Kab Serang, Berpotensi Masalah Hukum

- Penulis

Minggu, 15 Maret 2026 - 19:55

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pengamat Untirta Banten, Ahmad Sururi (Doc).

Pengamat Untirta Banten, Ahmad Sururi (Doc).

DAILYHITS.ID –  Pengamat Soroti Anggaran insentif bagi aparatur sipil negara (ASN) atas pemungutan pajak dan retribusi daerah di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang Rp34,2 miliar berpotensi masuk persoalan hukum atau tidak pidana korupsi (Tipikor).

Anggaran tersebut tercantum dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 yang memuat berbagai pos belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Beberapa alokasi terbesar di antaranya adalah insentif pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp12,82 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp6,03 miliar, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp4,29 miliar.

Selain itu terdapat pula insentif untuk opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3,90 miliar, opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2,66 miliar, serta pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp2,05 miliar.

Sementara pada sektor retribusi daerah, anggaran insentif juga dialokasikan antara lain untuk retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp1 miliar, retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebesar Rp725 juta, retribusi persampahan sebesar Rp70 juta, retribusi pelayanan pasar Rp75 juta, serta retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp12,5 juta.

Jika seluruh pos tersebut dijumlahkan, total anggaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah di Bapenda Kabupaten Serang mencapai sekitar Rp34,2 miliar dalam satu tahun anggaran.

Baca Juga :  Pemkot Tangerang Resmi Launching Maskot dan Hitung Mundur Popda XI dan Peparpeda XII Banten 2024

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ahmad Sururi, menilai pemberian insentif pemungutan pajak memang dimungkinkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Namun implementasi di daerah tetap memerlukan regulasi teknis yang jelas.

“Dalam kerangka PP Nomor 69 Tahun 2010 memang dimungkinkan adanya insentif pemungutan pajak daerah. Akan tetapi implementasi di daerah tetap harus diturunkan ke dalam aturan teknis yang jelas,” kata Sururi, Minggu (15/3/2026).

Menurut dia, penggunaan Surat Keputusan (SK) kepala daerah saja tidak cukup untuk mengatur mekanisme pembagian insentif yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

“Regulasi teknisnya harus disiapkan. Surat keputusan sifatnya hanya menetapkan, sehingga perlu ada peraturan bupati yang sifatnya mengatur,” ujarnya.

Sururi menilai tanpa adanya aturan teknis di tingkat kepala daerah, mekanisme pembagian insentif, indikator kinerja, serta dasar pencairan anggarannya menjadi tidak memiliki pijakan administratif yang kuat.

“Tanpa payung kebijakan di tingkat kepala daerah, mekanisme pembagian, indikator kinerja, dan dasar pencairan anggarannya menjadi tidak memiliki pijakan administratif yang kuat,” kata dia.

Ia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola anggaran daerah.

“Hal ini bisa menimbulkan persoalan administrasi dan hukum, bahkan berpotensi menjadi temuan audit karena penggunaan APBD harus menerapkan prinsip legalitas dan akuntabilitas,” ujarnya.

Menurut Sururi, jika tidak diatur dengan baik, kebijakan tersebut bahkan berpotensi memunculkan dugaan maladministrasi.

Baca Juga :  BPKPAD Cilegon Lelang Kendaraan Dinas Tak Terpakai, Bidik PAD Tembus Rp2 Miliar

“Kalau tidak hati-hati bisa berujung pada maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, bahkan dalam kondisi tertentu bisa saja ditafsirkan sebagai potensi tindak pidana korupsi apabila pengelolaan anggarannya tidak sesuai dengan prinsip hukum dan akuntabilitas,” kata Sururi.

Sururi juga menilai kebijakan yang tidak didukung regulasi teknis yang memadai berisiko menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

“Di sisi lain, jangan sampai ada persepsi publik yang negatif terhadap ASN terkait insentif uang yang cukup besar,” kata dia.

Ia pun mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.

“Pemerintah daerah seharusnya slow dan prudent, hati-hati dan cermat dalam mengambil keputusan, tidak terburu-buru mengeksekusi kebijakan insentif sebelum ada aturan teknis yang jelas,” ujarnya.

Simulasi Pembagian

Berdasarkan simulasi perhitungan sederhana, apabila anggaran insentif sekitar Rp34 miliar tersebut dibagikan kepada sekitar 60 pegawai Bapenda, mulai dari pejabat struktural, staf hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), maka setiap pegawai berpotensi menerima rata-rata sekitar Rp33 juta per bulan.

Dengan asumsi tersebut, potensi insentif yang diterima setiap pegawai dapat mencapai hampir Rp400 juta dalam satu tahun.

Perhitungan tersebut merupakan simulasi rata-rata dan tidak mencerminkan mekanisme resmi pembagian insentif yang sebenarnya.

Redaksi masih terus menggali informasi dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak terkait mengenai mekanisme pembagian serta dasar teknis pemberian insentif pemungutan pajak daerah tersebut.

Penulis : Dirhat

Editor : Engkos Kosasih

Sumber Berita: Dailyhits.id

Berita Terkait

Kumpulkan Seluruh PAC, Demokrat Lebak Mulai Bergerak Menuju 2029
Ombak Pantai Bayah Bakal Menguji Nyali Atlet Porprov Banten 2026
Koleksi 12 Medali di Porprov Banten 2026, Lebak Incar Tambahan Emas
Tambah 80 Tempat Tidur, RSDP Serang Kini Punya Kapasitas 390 Pasien Rawat Inap
Pakai Atlet Lokal, Kab. Lebak Bidik 25 Emas Porprov Banten 2026
DPMPTSP Kota Serang Buka Konsultasi Investasi, Investor Didampingi hingga Usaha Berjalan
Ruang Belajar hingga Perpustakaan Dibenahi, Pemkab Lebak Genjot Kualitas Pendidikan
Pemkab Lebak Rehab SDN 4 Cikareo, Wujudkan Sekolah Layak dan Nyaman untuk Siswa

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 14:09

Kumpulkan Seluruh PAC, Demokrat Lebak Mulai Bergerak Menuju 2029

Minggu, 15 November 2026 - 12:18

Ombak Pantai Bayah Bakal Menguji Nyali Atlet Porprov Banten 2026

Minggu, 15 November 2026 - 07:01

Koleksi 12 Medali di Porprov Banten 2026, Lebak Incar Tambahan Emas

Kamis, 12 November 2026 - 19:23

Tambah 80 Tempat Tidur, RSDP Serang Kini Punya Kapasitas 390 Pasien Rawat Inap

Kamis, 12 November 2026 - 14:43

Pakai Atlet Lokal, Kab. Lebak Bidik 25 Emas Porprov Banten 2026

Berita Terbaru

Para ketua PAC Demokrat Lebak saat mengikuti silaturahmi dan penguatan organisasi BPOKK Demokrat Lebak dan Banten. (DAILYHITS)

Berita Terbaru

Kumpulkan Seluruh PAC, Demokrat Lebak Mulai Bergerak Menuju 2029

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:09

Ilustrasi Surfing. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Berita Terbaru

Ombak Pantai Bayah Bakal Menguji Nyali Atlet Porprov Banten 2026

Minggu, 15 Nov 2026 - 12:18

Atlet Porprov Kabupaten Lebak saat mendapat arahan dari Bupati Hasbi Jayabaya. (Istimewa)

Berita Terbaru

Pakai Atlet Lokal, Kab. Lebak Bidik 25 Emas Porprov Banten 2026

Kamis, 12 Nov 2026 - 14:43