DAILYHIYS.ID – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Umar Bin Barmawi, berjanji menindaklanjuti berbagai keluhan warga terkait irigasi rusak, bantuan mushola, hingga layanan BPJS nonaktif.
Aspirasi itu ia serap langsung saat kegiatan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025–2026 di Kampung Pasar, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.
Dalam dialog yang berlangsung hangat, sejumlah persoalan Warga banyak mengeluhkan soal saluran irigasi yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan banjir saat hujan deras.
“Banyak hal yang disampaikan warga, salah satunya soal saluran irigasi yang tidak berfungsi. Kalau hujan turun, airnya meluber dan membanjiri rumah warga,” ujar Umar Barmawi kepada wartawanusai acara Reses, Kamis (23/10/2025).
Umar menegaskan akan mendorong percepatan program tata guna air di Kabupaten Serang, mengingat Baros merupakan wilayah pertanian yang rentan terdampak banjir akibat buruknya sistem irigasi.
“Saluran tadah hujan yang kecil membuat wilayah hilir terkena banjir. Ini akan jadi catatan kami untuk dimasukkan ke program daerah,” ujarnya.
Selain irigasi, Umar juga menerima aspirasi soal minimnya bantuan untuk mushola. Banyak pengurus mushola, kata dia, belum memahami syarat administrasi agar bisa menerima bantuan dari pemerintah.
“Saya sarankan mushola memiliki akta notaris supaya ada dasar hukum. Pemerintah provinsi baru bisa menyalurkan bantuan kalau legalitasnya lengkap. Kalau tidak, hanya bisa dibantu melalui Baznas dengan anggaran sangat kecil,” jelasnya.
Masalah lain yang mencuat adalah keluhan warga terhadap program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang nonaktif.
Padahal, banyak warga miskin seharusnya masih berhak atas layanan tersebut.
“Banyak masyarakat miskin BPJS-nya nonaktif. Kami minta pemerintah provinsi mencari solusi. Salah satunya bisa dengan mengaktifkan kembali penggunaan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang diverifikasi secara detail,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya verifikasi SKTM secara objektif agar tepat sasaran.
“SKTM yang valid berasal dari warga yang terdaftar di DTKS dan penerima bantuan pemerintah. Ini akan kami dorong jadi prioritas,” tambahnya.
Tak hanya itu, persoalan sampah di wilayah Pasar Baros juga disoroti warga. Umar menilai kondisi tersebut sudah masuk kategori darurat.
“Banyak lahan warga dijadikan tempat pembuangan sementara. Ini harus segera dicari solusi. Kabupaten Serang juga perlu memiliki tempat pembuangan akhir seperti Cilowong di Kota Serang,” katanya.
Ia berharap pemerintah kabupaten dan provinsi bisa bersinergi dalam menyediakan tempat pembuangan sampah terpadu agar tidak mengganggu lingkungan warga.
Salah satu warga, Ihat Mulhati dari Kampung Jaha Baros Pasar, menyampaikan langsung keluhannya soal saluran irigasi yang tersumbat.
“Dulu air mengalir dari Muara Kelir, sekarang mampet. Kalau hujan terus, rumah di belakang sering kebanjiran. Kami berharap jalur air bisa normal lagi,” ucap Ihat.
Ia mengaku sudah berulang kali melapor ke instansi terkait, namun belum ada tindak lanjut.
“Sudah turun ke lapangan, tapi belum ada realisasi. Mudah-mudahan segera direalisasikan agar masyarakat tidak lagi kebanjiran,” katanya.
Menutup kegiatan reses, Umar memastikan seluruh aspirasi warga akan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bahan pembahasan anggaran mendatang.
“Usulan ini akan kami bawa ke rapat paripurna setelah masa reses berakhir. Targetnya bisa diakomodasi di anggaran tahun 2026–2027. Kita dorong agar ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” pungkasnya.***
