DAILIHITS.ID, – Kondisi rumah warga yang tak layak huni di Desa Sukamaju, Kecamatan Kibin, menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Masa Persidangan Ke-1 Anggota DPRD Provinsi Banten, Jumat, 24 Oktober 2025.
Dalam agenda serap aspirasi itu, Umar turun langsung meninjau sejumlah rumah warga yang memprihatinkan sekaligus mendengarkan berbagai keluhan masyarakat.
“Banyak masukan yang kami terima, terutama terkait BPJS Kesehatan, fasilitas ibadah, dan kondisi rumah warga yang tidak layak huni,” ujar Umar kepada wartawan usai kegiatan reses di Kampung Salikur, Desa Sukamaju, Jumat, (24/10/2025).
Dalam dialog Dengan Warga, muncul keluhan mendesak ialah banyaknya rumah warga yang belum tersentuh bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH).
Umar memastikan akan mendorong data warga ke dalam program perbaikan rumah di anggaran perubahan 2026.
“Kami minta warga mengirimkan foto rumah, KTP, dan KK. Data itu akan kami dorong agar masuk dalam usulan program bantuan rumah tidak layak huni,” katanya.
Selain soaln ruamha tak layak huni, muncul jiga keluhan soal kesulitan peralihan status BPJS Kesehatan dari peserta mandiri ke Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Umar, persoalan ini sering muncul karena banyak warga kehilangan pekerjaan dan otomatis tidak lagi terdaftar sebagai peserta BPJS dari perusahaan.
“Peralihan BPJS mandiri ke PBI memang tidak mudah. Banyak masyarakat yang dianggap sudah mandiri, padahal mereka sudah tidak lagi bekerja. Ini menjadi beban tersendiri bagi warga,” ujarnya.
Umar berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat mengeluarkan kebijakan baru agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa kembali masuk dalam program PBI.
Selain persoalan BPJS, warga juga mengeluhkan kondisi beberapa masjid yang belum pernah mendapat bantuan pembangunan dari pemerintah.
Umar menegaskan pentingnya legalitas pengelolaan masjid agar dapat menerima hibah daerah.
“Bantuan hanya bisa disalurkan jika masjid berada di bawah naungan yayasan. Ini syarat administratif agar hibah bisa disalurkan secara resmi,” terang politisi Fraksi PKB itu.
Dalam kesempatan yang sama, warga turut menyampaikan keluhan soal banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik desa. Umar berjanji akan meninjau langsung lokasi terdampak sebelum mengusulkannya kepada dinas terkait.
“Kami akan verifikasi dulu di lapangan, apakah masalahnya karena tidak ada gorong-gorong, saluran tersumbat, atau faktor lain. Setelah itu baru bisa diusulkan melalui pokok pikiran dewan,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Umar menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap makna kegiatan reses.
Ia menilai reses semestinya menjadi momentum penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.
“Respon masyarakat luar biasa, tapi masih banyak yang belum memahami makna reses. Pemerintah daerah dan Kesbangpol perlu lebih aktif memberikan pendidikan politik agar partisipasi masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.
Umar berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Semua usulan masyarakat akan kami masukkan dalam pokok-pokok pikiran dewan dan diteruskan ke dinas terkait. Mudah-mudahan bisa segera terealisasi,” pungkasnya.***
