Menurut Adib, sikap alergi terhadap RDP justru memberi kesan adanya ketidaknyamanan terhadap mekanisme pengawasan. Padahal, kata dia, pengawasan adalah mandat langsung dari rakyat kepada wakilnya di parlemen.
“Kalau wakil rakyat melihat rakyatnya kebanjiran, seharusnya dia hadir dalam pengawasan, memastikan kebijakan berjalan. Bukan justru mempermasalahkan forum evaluasinya,” ujarnya.
Adib juga menegaskan bahwa perdebatan dalam RDP adalah hal wajar dalam sistem demokrasi. Forum tersebut, kata dia, memang dirancang untuk menguji kebijakan, mengkritisi pelaksanaan anggaran, dan memastikan solusi nyata bagi masyarakat.
Menurut Adib, legislatif tidak hanya berperan dalam pembahasan dan persetujuan anggaran, tetapi juga memastikan anggaran yang sudah disahkan benar-benar digunakan secara efektif oleh eksekutif.
“Kalau tidak mau dikritik atau dievaluasi, itu keliru dalam memahami sistem pemerintahan. Eksekutif dan legislatif sama-sama diberi mandat rakyat, dan pengawasan itu bagian dari mekanisme sehat demokrasi,” kata dia.
Ia menekankan, dalam konteks bencana, yang dibutuhkan bukan sensitivitas politik, melainkan keberanian membuka data, menjelaskan kendala, dan mempercepat solusi.
“Intinya sederhana, RDP itu untuk rakyat. Kalau ada masalah banjir berulang, ya harus dibedah terus sampai ketemu akar masalah dan solusinya,” tutupnya,
Halaman : 1 2
