RDP DPRD Kabupaten Serang Jadi Instrumen Kontrol Publik, Akademisi Tekankan Akuntabilitas OPD

- Penulis

Sabtu, 31 Januari 2026 - 20:49

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi  Universiyas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Suprianto (Dok).

Akademisi Universiyas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Suprianto (Dok).

Sebaliknya, OPD tidak cukup hanya menyampaikan narasi normatif. Laporan harus disertai ukuran kinerja yang jelas, mulai berapa warga terdampak yang sudah tertangani, wilayah mana yang belum tersentuh, dan kendala apa yang membuat respons melambat.

“Kalau yang disampaikan hanya laporan umum tanpa angka dan indikator, DPRD wajar mempertanyakan. Karena yang diawasi itu hasil, bukan sekadar niat baik,” ujar Eko.

RDP Bukan Arena Seremonial

Menurut dia, RDP akan kehilangan makna bila hanya menjadi forum formalitas. Rekomendasi DPRD harus ditindaklanjuti, dan OPD perlu menunjukkan perubahan nyata setelah evaluasi dilakukan.

Baca Juga :  Ducati has all the cards' to win 2017 MotoGP title, says CEO

“Jangan sampai RDP selesai, tapi pola kerja di lapangan tetap sama. Itu berarti fungsi pengawasan diabaikan,” kata Eko.

Ia mendorong DPRD terus melakukan pemantauan lanjutan agar rekomendasi yang lahir dari RDP benar-benar dijalankan. Dalam konteks ini, peran legislatif bukan sekadar mengkritik, melainkan memastikan perbaikan terjadi.

Eko mengingatkan, inti dari seluruh proses ini adalah keselamatan dan pemulihan warga terdampak banjir. Karena itu, OPD seharusnya melihat RDP sebagai dukungan politik untuk memperkuat kinerja, bukan tekanan yang harus dihindari.

Baca Juga :  Mantan Pengurus PWI Banten Dilaporkan ke Polresta Serang Kota

“Kalau DPRD aktif mengawasi, itu artinya ada perhatian serius. Tinggal bagaimana OPD menjawabnya dengan kerja yang lebih terukur dan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengawasan yang kuat dari DPRD dan keterbukaan dari OPD adalah kombinasi penting dalam manajemen krisis. Tanpa itu, penanganan bencana berisiko berjalan lambat, tidak tepat sasaran, dan jauh dari akuntabel.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan polemik, tapi bukti bahwa negara hadir. DPRD mengawasi, OPD bekerja lebih terbuka dan responsif di situlah kepercayaan publik dibangun,” pungkasnya***

Editor : Engkos Kosasih

Berita Terkait

Peredaran Narkoba di Lebak Terbongkar, 44 Orang Diamankan
Penyelundupan 32 Ribu Benih Lobster di Lebak Terbongkar, Sukabumi Jadi Tujuan Pengiriman
Polisi Gerebek Kontrakan di Lebak, Puluhan Gram Sabu dan Uang Disita
DPRD Ucapkan HUT Kabupaten Serang ke-500
Dua Hansip Ditahan, Kasus Penganiayaan Bergulir di PN Pandeglang
Tasyakuran Warnai Puncak Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 di Lapas Sumedang
Terlindungi: Polisi Amankan Maling Motor usai Diamuk Massa di Serang
Maling di Serang Diamuk Massa usai Gagal Bawa Kabur Motor Pegawai Minimarket

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 10:22

Peredaran Narkoba di Lebak Terbongkar, 44 Orang Diamankan

Senin, 26 Oktober 2026 - 16:57

Penyelundupan 32 Ribu Benih Lobster di Lebak Terbongkar, Sukabumi Jadi Tujuan Pengiriman

Selasa, 13 Oktober 2026 - 12:37

Polisi Gerebek Kontrakan di Lebak, Puluhan Gram Sabu dan Uang Disita

Kamis, 8 Oktober 2026 - 17:56

DPRD Ucapkan HUT Kabupaten Serang ke-500

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:00

Dua Hansip Ditahan, Kasus Penganiayaan Bergulir di PN Pandeglang

Berita Terbaru

Para ketua PAC Demokrat Lebak saat mengikuti silaturahmi dan penguatan organisasi BPOKK Demokrat Lebak dan Banten. (DAILYHITS)

Berita Terbaru

Kumpulkan Seluruh PAC, Demokrat Lebak Mulai Bergerak Menuju 2029

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:09

Ilustrasi Surfing. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Berita Terbaru

Ombak Pantai Bayah Bakal Menguji Nyali Atlet Porprov Banten 2026

Minggu, 15 Nov 2026 - 12:18

Atlet Porprov Kabupaten Lebak saat mendapat arahan dari Bupati Hasbi Jayabaya. (Istimewa)

Berita Terbaru

Pakai Atlet Lokal, Kab. Lebak Bidik 25 Emas Porprov Banten 2026

Kamis, 12 Nov 2026 - 14:43