DAILYHITS– Di antara puing batu karang Istana Surosowan yang kini sunyi, pernah berdetak jantung perdagangan global yang membuat bangsa-bangsa Eropa waswas. Banten, pada masanya, bukan sekadar pelabuhan—ia adalah simpul kekuasaan dunia.
Namun sejarah kerap mengajarkan satu hal pahit: kehancuran sebuah negeri lebih sering bermula dari retakan di dalam, bukan dari dentuman meriam di garis pantai.
Kolonialisme Belanda di Nusantara lazim ditandai pada Juni 1596, ketika empat kapal di bawah komando Cornelis de Houtman berlabuh di Banten. Catatan Eerste Schipvaart merekam keterkejutan orang-orang Belanda melihat sebuah kota dagang kosmopolitan yang mereka sebut sebagai “Venesia dari Timur”.
Bagi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Banten bukan mitra ideal. Ia adalah penghalang besar bagi ambisi monopoli yang tengah dirancang dari Batavia.
Ketegangan itu mencapai puncaknya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Ia bukan hanya raja, tetapi negarawan visioner. Di tangannya, Banten membangun sistem irigasi raksasa, memperkuat angkatan bersenjata dengan tenaga ahli dari berbagai bangsa, dan menjelma sebagai pelabuhan bebas yang menantang dominasi VOC.
Selama Sultan Ageng berkuasa, Banten berdiri tegak—mandiri secara ekonomi dan berdaulat secara politik.
Namun badai justru datang dari dalam istana.
Putra mahkota Abu Nashar Abdul Qahhar, yang kelak dikenal sebagai Sultan Haji, terperosok dalam pusaran krisis identitas dan ketakutan politik. Sejarawan Claude Guillot, dalam Banten: Sejarah dan Peradaban Abad X–XVII, mengungkap bagaimana VOC dengan licik menanamkan benih kecurigaan di benak Sultan Haji.
Belanda menyebarkan isu bahwa takhta akan dialihkan kepada Pangeran Purbaya. Ketakutan kehilangan kuasa berubah menjadi keputusan fatal: Sultan Haji memilih bersekutu dengan musuh ayahnya sendiri.
Tahun 1680 menjadi titik balik. Strategi divide et impera VOC bekerja sempurna. Dukungan militer pun mengalir: lebih dari seribu serdadu Eropa, ditambah ribuan pasukan bayaran Ambon dan Bugis, mengepung Keraton Tirtayasa.
Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dipenjarakan—oleh darah dagingnya sendiri.
Kemenangan Sultan Haji pada 1683 sejatinya hanyalah ilusi. Melalui Perjanjian 1684 yang tercatat dalam Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Banten secara de facto jatuh ke dalam status protektorat Belanda.
Sultan Haji memang duduk di atas singgasana, tetapi bayang-bayang moncong meriam Benteng Speelwijk—yang sengaja dibangun VOC di samping istana—mengawasi setiap geraknya. Ia terjerat dalam kondisi learned helplessness: berkuasa tanpa daya.
Ironi semakin pahit ketika Banten diwajibkan membayar ganti rugi perang sebesar 600.000 ringgit. Kas kesultanan kolaps. Rakyat dipaksa menanggung pajak lada yang menyesakkan, menanam benih penderitaan berkepanjangan.
“Tanpa intervensi militer Belanda yang masif, Sultan Haji hampir pasti kalah,” tulis Guillot.
Sejarawan M.C. Ricklefs menegaskan, kemenangan itu justru mengubah Banten menjadi negara vasal—kehilangan kebebasan diplomatik dan hidup dalam kendali Batavia.
Meski kekuasaan elite runtuh, api perlawanan tak sepenuhnya padam. Syekh Yusuf al-Makassari, penasihat spiritual Sultan Ageng, memilih jalan gerilya. Ia tertangkap pada 1683, lalu dibuang ke Sri Lanka dan akhirnya ke Cape Town pada 1693.
Ironisnya, di tanah pengasingan itulah Syekh Yusuf justru menanam pengaruh abadi—menjadi cikal bakal komunitas Muslim di Afrika Selatan.
Runtuhnya kedaulatan Banten pada abad ke-17 bukan sekadar kisah perebutan takhta. Ia meninggalkan luka sosial yang mengendap lama.
Sartono Kartodirdjo, dalam The Peasants’ Revolt of Banten in 1888, melihat pemberontakan petani Cilegon sebagai ledakan kemarahan akibat penindasan ekonomi sistematis—akar sejarahnya ditarik jauh ke pengkhianatan Sultan Haji.
Sejarah Banten mengingatkan kita: kolonialisme tak selalu datang dari kapal asing. Kadang, ia dibukakan pintunya dari dalam rumah sendiri. (*)
