Berangkat dari itu, politikus Golkar itu mengatakan MPR dan Wantimpres ingin melibatkan seluruh pihak untuk mengkaji kembali sejauh mana efektifitas pilkada langsung terhadap peningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bamsoet khawatir, penyelenggaraan pilkada langsung justru semakin menyengsarakan kehidupan rakyat karena ruang korupsi semakin terbuka.
Sementara itu, Ketua Wantimpres Jenderal TNI (Purn) Wiranto mengatakan pertemuan pihaknya dengan MPR digelar untuk membahas persiapan Indonesia menghadapi krisis yang tidak terduga di hari mendatang.
Menurutnya, pihaknya sebagai bagian dari pemerintah memiliki posisi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
“Perbincangan kami juga banyak menyangkut persiapan kita sebagai bangsa. Untuk sikapi itu sesuai keinginan presiden bahwa harus kita hadapi bersama, hadapi krisis unpredictable,” kata mantan Panglima TNI yang pernah menjadi Menko Polhukam di bawah Kepresidenan Jokowi itu.
Sebagai informasi proses Pilkada langsung atau rakyat mencoblos calon pilihannya sendiri telah dilaksanakan di Indonesia sejak 2005 silam di bawah pemerintahan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum tahun tersebut, proses pilkada dilakukan secara eksklusif oleh lembaga legislatif daerah atau DPRD.
Halaman : 1 2
