DAILYHITS.ID – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Umar Bin Barmawi, Menyerap beragam keluhan dari warga saat menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025–2026 di kampung Kareo Panjang Desa Sukamanah, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari kondisi infrastruktur jalan desa, minimnya penyuluh pertanian, hingga belum adanya dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal.
“Warga menyampaikan bahwa jalan desa di wilayah Kareo, Sukamanah, sudah lama diusulkan agar diperbaiki. Akses jalan ini penting karena menjadi jalur utama bagi para petani menuju lahan pertanian,” ujar Umar Barmawi usai menampung aspirasi warga, Kamis (23/10/2025).
Umar mengatakan, pihaknya akan mendorong agar perbaikan jalan tersebut mendapat perhatian dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten.
Menurutnya, infrastruktur pertanian yang layak menjadi kunci dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
“Kalau jalan menuju area pertanian bagus, tentu aktivitas petani lebih lancar dan ekonomi desa ikut bergerak,” ujarnya.
Selain infrastruktur, umat menyampaikan warga juga menyoroti minimnya penyuluh pertanian di wilayah Sukamanah.
Kondisi ini dinilai membuat petani kesulitan memperoleh edukasi, akses subsidi pupuk, dan bantuan dari pemerintah.
“Keluhan soal kurangnya penyuluh juga akan kami catat. Saya sarankan masyarakat membentuk kelompok tani agar lebih mudah mendapatkan pendampingan, subsidi pupuk, serta bantuan dari Dinas Pertanian,” jelas Umar.
Dalam kesempatan yang sama, Umar juga menyoroti potensi UMKM lokal yang bergerak di bidang pengolahan majun atau kain perca.
Menurut umar, warga di Kampung Kareo panjang telah mengembangkan usaha menjahit bahan bekas menjadi produk layak jual, meski tanpa dukungan fasilitas dari pemerintah.
“Warga di sini mengumpulkan dan menjahit majun menjadi produk kaset yang dipasarkan sendiri. Tapi mereka belum pernah mendapat bantuan, seperti mesin jahit atau akses pembelian bahan baku,” ujarnya.
“Padahal, UMKM seperti ini berperan besar dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat.”Tambahnya
Umar menegaskan, seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses akan ditindaklanjuti melalui sistem perencanaan pembangunan daerah.
“Masukan dari masyarakat ini akan kami input ke dalam pokok pikiran anggota DPRD melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Nantinya, hasil reses ini akan dibawa dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2026 dan anggaran murni tahun 2027,” pungkasnya.***
