Usulkan WPR ke Kementerian ESDM, Pemkab Lebak Mau Legalkan Aktivitas Tambang

- Penulis

Sabtu, 1 November 2025 - 17:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengatakan pemerintah telah mengusulkan WPR kepada kementerian ESDM sebagai upaya memberikan legalitas kepada para penambang. (Istimewa)

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengatakan pemerintah telah mengusulkan WPR kepada kementerian ESDM sebagai upaya memberikan legalitas kepada para penambang. (Istimewa)

“Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengajukan surat usulan penyesuaian wilayah pertambangan kepada Kementerian ESDM melalui surat Gubernur Banten yang dikirim pada 16 Juni 2025. Langkah ini menandai proses resmi pengajuan penetapan WPR di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Lebak,” jelasnya.

Penentuan lokasi potensial WPR dilakukan berdasarkan analisis teknis Dinas ESDM Banten, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya mineral dan aspek lingkungan. Setelah disetujui pemerintah pusat, pengawasan tambang akan dilakukan secara terpadu antara Pemkab Lebak dan Dinas ESDM Banten, termasuk dalam penanganan laporan masyarakat.

Koordinasi Penegakan Hukum dan Edukasi Penambang

Amir mengakui, hingga saat ini Pemkab Lebak belum melakukan pendataan langsung terhadap penambang rakyat karena kewenangan pertambangan berada di tingkat provinsi.

Baca Juga :  Bupati Iti Rotasi 10 Pejabat Eselon II, Salah Satunya Dindik

“Namun Pemkab Lebak akan terus berkoordinasi dengan Dinas ESDM Banten untuk mendapatkan data terbaru hasil inventarisasi provinsi,” tuturnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap menjadi prioritas agar kegiatan pertambangan rakyat tidak merusak lingkungan. Koordinasi terus dilakukan antara Pemkab Lebak, Pemprov Banten, dan pemerintah pusat bila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Selain itu, Pemkab Lebak juga berencana menggelar sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai teknik penambangan yang aman, efisien, dan ramah lingkungan setelah WPR disetujui.

Baca Juga :  Anggota Komisi IV DPRD Banten Minta Pemprov dan Pemkab Penuhi Sarpras dan Fasilitas Dishub Lebak 

“Edukasi ini penting agar masyarakat bisa melakukan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” kata Amir.

Dukungan Masyarakat untuk Pertambangan Legal

Hingga kini, Pemkab Lebak belum menerima laporan keberatan dari masyarakat atau kelompok penambang terkait rencana penetapan WPR. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam menata sektor pertambangan rakyat secara legal dan berkelanjutan.

“Kami berharap langkah ini bisa menjadi solusi agar aktivitas pertambangan di Lebak dapat berjalan tertib, legal, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tutup Amir Hamzah. ***

Berita Terkait

Rachmat Setiadi: RSDP Terus Berbenah untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Dapat Dukungan Kuat, Yasril Chaniago Didorong Maju di Konferkab PWI Lebak
PKB Banten Beri Tali Asih kepada 200 Guru Ngaji pada Peringatan Hari Santri 2026
Dosen dan Mahasiswa Unpam Kampus Serang Gelar Pengabdian di Desa Kertasana, Angkat Literasi Hukum dan Perlindungan Sosial
Hukum Masyarakat, Unpam Serang Gelar Pengabdian di Desa Kertasana Pandeglang
DPRD Banten Tekankan Penyertaan Modal Rp163,5 Miliar ke PT Jamkrida Harus Berdampak ke UMKM
Pemkab Serang Perkuat Layanan Kesehatan untuk Tekan Stunting dan Masalah Gizi Anak
KH Saifun Nawasi Sebut Piagam Al-Fathaniyah sebagai Embrio Hari Santri Nasional

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:11

Rachmat Setiadi: RSDP Terus Berbenah untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:07

Dapat Dukungan Kuat, Yasril Chaniago Didorong Maju di Konferkab PWI Lebak

Minggu, 25 Oktober 2026 - 19:53

PKB Banten Beri Tali Asih kepada 200 Guru Ngaji pada Peringatan Hari Santri 2026

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 20:27

Hukum Masyarakat, Unpam Serang Gelar Pengabdian di Desa Kertasana Pandeglang

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 10:23

DPRD Banten Tekankan Penyertaan Modal Rp163,5 Miliar ke PT Jamkrida Harus Berdampak ke UMKM

Berita Terbaru

Advertorial

Selamat Hari Sumpah Pemuda 2026

Rabu, 28 Okt 2026 - 10:56