Usulkan WPR ke Kementerian ESDM, Pemkab Lebak Mau Legalkan Aktivitas Tambang

- Penulis

Sabtu, 1 November 2025 - 17:44

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengatakan pemerintah telah mengusulkan WPR kepada kementerian ESDM sebagai upaya memberikan legalitas kepada para penambang. (Istimewa)

Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah mengatakan pemerintah telah mengusulkan WPR kepada kementerian ESDM sebagai upaya memberikan legalitas kepada para penambang. (Istimewa)

“Dinas ESDM Provinsi Banten telah mengajukan surat usulan penyesuaian wilayah pertambangan kepada Kementerian ESDM melalui surat Gubernur Banten yang dikirim pada 16 Juni 2025. Langkah ini menandai proses resmi pengajuan penetapan WPR di wilayah Banten, termasuk Kabupaten Lebak,” jelasnya.

Penentuan lokasi potensial WPR dilakukan berdasarkan analisis teknis Dinas ESDM Banten, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya mineral dan aspek lingkungan. Setelah disetujui pemerintah pusat, pengawasan tambang akan dilakukan secara terpadu antara Pemkab Lebak dan Dinas ESDM Banten, termasuk dalam penanganan laporan masyarakat.

Koordinasi Penegakan Hukum dan Edukasi Penambang

Amir mengakui, hingga saat ini Pemkab Lebak belum melakukan pendataan langsung terhadap penambang rakyat karena kewenangan pertambangan berada di tingkat provinsi.

Baca Juga :  Jalan Lingkungan di Desa Cisereh Dibangun untuk Mempermudah Akses dan Ekonomi Warga

“Namun Pemkab Lebak akan terus berkoordinasi dengan Dinas ESDM Banten untuk mendapatkan data terbaru hasil inventarisasi provinsi,” tuturnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap menjadi prioritas agar kegiatan pertambangan rakyat tidak merusak lingkungan. Koordinasi terus dilakukan antara Pemkab Lebak, Pemprov Banten, dan pemerintah pusat bila ditemukan pelanggaran di lapangan.

Selain itu, Pemkab Lebak juga berencana menggelar sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat mengenai teknik penambangan yang aman, efisien, dan ramah lingkungan setelah WPR disetujui.

Baca Juga :  Program Jaga Desa di Lebak Mulai Disosialisasikan

“Edukasi ini penting agar masyarakat bisa melakukan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan,” kata Amir.

Dukungan Masyarakat untuk Pertambangan Legal

Hingga kini, Pemkab Lebak belum menerima laporan keberatan dari masyarakat atau kelompok penambang terkait rencana penetapan WPR. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendukung langkah pemerintah dalam menata sektor pertambangan rakyat secara legal dan berkelanjutan.

“Kami berharap langkah ini bisa menjadi solusi agar aktivitas pertambangan di Lebak dapat berjalan tertib, legal, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan,” tutup Amir Hamzah. ***

Berita Terkait

Belanja Tenaga Ahli Capai Rp55,47 Miliar di Tengah APBD Banten yang Terus Turun
Namanya Jadi Sorotan, Ketua DPRD Lebak Ungkap Fakta di Balik Dugaan Penculikan Aktivis LSM
Kapolda Banten Gigit Jari! Argentina Tumbang 0-1 dari Spanyol di Final Piala Dunia 2026
Keuangan Daerah Tertekan, Pemkab Lebak Bakal Hapus Honor ASN?
Proyek P3A-TGAI Cibatu di Pandeglang Dinilai Sesuai RAB dan Spesifikasi
MPLS SMAN 3 Rangkasbitung Berikan Pemahaman soal Kenakalan Remaja dan Bahaya Narkoba
AKP Fredo Leonard Jabat Kasatreskrim Polres Lebak Gantikan AKP Wisnu Adicahya
Dikasih Dana Hibah Rp2,6 Miliar, Parpol Malah Ogah Hadiri Audiensi!

Berita Terkait

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:09

Belanja Tenaga Ahli Capai Rp55,47 Miliar di Tengah APBD Banten yang Terus Turun

Senin, 20 Juli 2026 - 15:10

Namanya Jadi Sorotan, Ketua DPRD Lebak Ungkap Fakta di Balik Dugaan Penculikan Aktivis LSM

Senin, 20 Juli 2026 - 07:19

Kapolda Banten Gigit Jari! Argentina Tumbang 0-1 dari Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:22

Keuangan Daerah Tertekan, Pemkab Lebak Bakal Hapus Honor ASN?

Selasa, 14 Juli 2026 - 21:33

Proyek P3A-TGAI Cibatu di Pandeglang Dinilai Sesuai RAB dan Spesifikasi

Berita Terbaru

FOTO ILUSTRASI uang. (Dok. Kaltim Prokal)

Berita Terbaru

Keuangan Daerah Tertekan, Pemkab Lebak Bakal Hapus Honor ASN?

Rabu, 15 Jul 2026 - 11:22