Media dan Politik

- Penulis

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:23

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebak, Deden Kurniawan. (Istimewa)

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebak, Deden Kurniawan. (Istimewa)

DAILYHITS – Politik dalam konteks pemilu sebagai budaya popular di Indonesia. Pemilu sebagai wahana politik tak dapat disangkal lagi sebab ia merupakan tahapan penting bagi pergantian pemimpin nasional atau lokal.

Namun, dalam perspektif kekinian, pemilu ternyata merupakan bagian dari budaya popular. Karena itu, bagian pertama dari artikel ini akan membahas tentang teori budaya populer. Lalu dilanjutkan dengan menelisik pemilu secara historis di Indonesia yang kemudian melahirkan pemilu sebagai budaya popular.

Pada pembahasan kali ini akan memfokuskan pada aspek-aspek apa saja dari pemilu sebagai budaya popular; pertunjukan para kandidat di televisi dan media sosial, kampanye dan debat publik.

Pemilu Dari Orde Lama ke Orde Baru

Pasca kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Hatta melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung bebas dari unsur-unsur kolonialisme. Indonesia masih disibukan oleh hal-hal yang bersifat mempertahankan kemerdekaan. Tidak heran jika pemilu pertama kali baru bisa diselenggarakan pada tahun 1955, yaitu sepuluh tahun setelah proklamasi kemerdekaan.

Dari pemilu tersebut, ada beberapa catatan
yang bisa ditorehkan disini. Pertama, dalam pemilu pertama ini, media digital dan televisi belum mewarnai politik nasional. Hal ini tentu saja tidak bisa menafikan kemunculan media konvensional seperti spanduk yang mewarnai politik.

Peristiwa pemilu ditandai dengan peristiwa yang melibatkan kerumunan orang banyak dalam bentuk kampanye konvensional merupakan fenomena lumrah saat itu bahkan hingga saat ini. Sehingga, walaupun masa itu media televisi dan digital belum ada atau berkembang pesat seperti saat ini, peristiwa pemilu khusunya kampanye telah melibatkan unsur – unsur popularitas dalam masyarakat.

Upaya menarik simpati pemilih merupakan hal utama dalam kampanye. Tidak heran jika maksud utama diadakannya kampanye adalah memberikan ruang penyebaran ide dan program bagi partai politik atau kandidat yang diusung oleh partai politik. Namun sebagaimana dalam kajian ilmu sosial antara idealitas dan realitas selalu ada jurang atau gap. Alih- alih sebagai sarana penyajian dan penyebaran ide dan program, orang-orang atau masyarakat yang berkerumun dalam kegiatan seperti itu cenderung lebih tertarik pada musik atau hiburan apa yang ditampilkan.

Baca Juga :  Hak Asasi Manusia

Tidak heran jika pada kampanye seperti itu seringkali melibatkan artis. Dibandingkan dengan media televisi, media sosial muncul
belakangan. Media sosial memiliki perbedaan dengan media televisi. Pengguna media sosial lebih terbatas sebab ia harus terhubung dengan internet. Sementara media televisi cenderung memilki pengguna yang berjumlah banyak dengan latar belakang umur dan pendidikan yang beraneka ragam.

Namun dibandingkan media televisi, politik budaya populer di media sosial lebih vulgar dan lebih bebas. Setidaknya ada tiga media sosial yang terkenal yang sering digunakan oleh para kandidat untuk media pertunjukan mereka; Facebook, Twitter, dan You Tube. Facebook adalah media sosial yang paling mudah diakses oleh masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang. Bahkan, Facebook telah masuk ke pelosok-pelosok daerah melalui media handphone.

Para kandidat seringkali memanfaatkan Facebook sebagai alat penting mencari dukungan politik dan simpati rakyat. Tidak heran jika para politisi memiliki media sosial ini. Sebagaimana Facebook, Twitter juga memilki fungsi yang sama; media untuk memikat para pemilih. Dibandingkan dua media sosial tersebut, yang memilki perbedaan signifikan adalah You Tube. Dalam You Tube, video bisa diupload dan di- share. Dengan demikian, You Tube adalah media produksi sekaligus konsumsi. Mirip media televisi, You Tube memilki dimensi populis.

Kejadian-kejadian atau kampanye politik yang telah ditampilkan di televisi seringkali direkam ulang dan ditampilkan di You Tube. Yang menarik adalah komentar-komentar dari para akun You Tube di bawah video tersebut yang kadang kala sering kali mengarah ke perdebatan keras.

Dalam konteks ini, hal yang tidak terbantahkan adalah bahwa kemunculan media sosial telah memunculkan pertunjukan politik yang semakin variatif. Jika melalui media televisi, para aktor politik melakukan pertunjukan politik secara terbatas melalui media sosial, mereka bisa melakukan apa saja. Karena itu, apa saja yang ditampilkan oleh kandidat dalam media sosial adalah hal-hal yang baik yang diharapkan bisa memikat para pemilih. Namun dalam perspektif yang berbeda, kelahiran media sosial telah membuka kran kewibawaan politisi semakin berkurang.

Baca Juga :  Ketika DPRD Mencuci Uang, Demokrasi Ikut Kotor

Hal ini dikarenakan para politisi bisa saja dikritik dan dibuka kedoknya melalui media sosial oleh akun-akun anonim. Tidak heran jika regulasi dalam bentuk undang-undang telah dibuat untuk mencegah kemungkinan timbulnya komentar-komentar yang dikategorikan sebagai ‘black campaign‘ terhadap para politisi.Dengan demikian, asumsi bahwa rakyat atau para pemilih selama ini dianggap pasif; menerima semua pesan media tanpa mampu menyeleksi atau mengkritisi pesan yang disampaikan, ternyata tidak sepenuhnya benar.

Pendapat atau ide seperti itu wajar sebab media televisi memang tidak memberikan ruang bagi audience atau khalayak untuk berpendapat secara langsung melalui media tersebut tentang apa-apa yang sudah dipertunjukan di media tersebut. Dengan adanya media sosial, khalayak bukan lagi berfungsi sebagai audience yang pasif tapi juga aktif. Tidak aneh jika melalui media sosial, politik populer bisa dilakukan siapa saja. Rakyat biasa bisa berkomentar negatif terhadap para politisi. Ketika komentarnya didukung oleh rakyat banyak ia bisa menjadi ‘selebritis‘ media sosial.

Dalam beberapa kasus, ada orang yang sebelumnya tidak dikenal, namun berkat komentar-komentar atau status-statusnya yang kontroversial melalui media sosial Facebook, ia menjadi terkenal di media sosial tersebut tidak hanya itu, perkembangan media sosial pada generasi gen-z telah dilakukan secara masif sert merevoluasi pemikiran masyarakat luas. Sehingga peran media sosial dinilai efektif dan efisien dalam kampanye politik, serta bisa menyasar semua lapisan masyarakat.

Keberhasilan penggunaan media masa dalam politik salah satunya pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2008, selama masa kampanye Barack Obama secara masif menggunakan media sosial untuk menjelaskan kepada masyakat dalam menjalankan visi dan misinya.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam perhelatan kampanye politik sebagai alat untuk mendekatkan diri antara politikus dengan masyarakat, serta menyasar semua lapisan masyarakat sehingga para politikus bisa berdialog melalui media sosial dimanapun dan waktu kapan pun sehingga pendekatan dengan masyarakat lebih fokus.

Berita Terkait

RUU Polri dan Ancaman Kembalinya Dwi Fungsi Aparat
Orang Desa Tidak Butuh Dolar: Jalan Kemandirian Pangan dari Leuit Banten untuk Indonesia
Ketika DPRD Mencuci Uang, Demokrasi Ikut Kotor
Pungli di Kampus: Korupsi Kecil yang Dibiarkan Tumbuh
Sengketa Lahan dalam Perspektif Hukum Perdata
Pelecehan Seksual di Kampus: Darurat Moral dan Gagalnya Perlindungan Institusi
Ketika Perang Komentar Berubah Menjadi Delik
Siapa yang Layak Mengisi Kursi Sekda Lebak?

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 10:23

Media dan Politik

Sabtu, 20 Juni 2026 - 01:35

RUU Polri dan Ancaman Kembalinya Dwi Fungsi Aparat

Selasa, 19 Mei 2026 - 09:13

Orang Desa Tidak Butuh Dolar: Jalan Kemandirian Pangan dari Leuit Banten untuk Indonesia

Selasa, 16 Desember 2025 - 04:07

Ketika DPRD Mencuci Uang, Demokrasi Ikut Kotor

Selasa, 16 Desember 2025 - 03:42

Pungli di Kampus: Korupsi Kecil yang Dibiarkan Tumbuh

Berita Terbaru

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lebak, Deden Kurniawan. (Istimewa)

OPINI

Media dan Politik

Rabu, 22 Jul 2026 - 10:23

FOTO ILUSTRASI uang. (Dok. Kaltim Prokal)

Berita Terbaru

Keuangan Daerah Tertekan, Pemkab Lebak Bakal Hapus Honor ASN?

Rabu, 15 Jul 2026 - 11:22