DAILYHITS.ID – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-80, masyarakat dikejutkan dengan kemunculan fenomena tak biasa, bendera bajak laut dari serial anime One Piece dengan simbol tengkorak dan topi jerami, dikibarkan di sejumlah daerah oleh warga.
Reaksi publik pun terbagi : Ada yang menganggapnya ekspresi budaya populer biasa, namun tidak sedikit pula yang menilai itu sebagai tindakan yang tidak patriotik, bahkan subversif.
Namun benarkah ini hanya soal tren fandom Atau sebenarnya ini adalah bentuk perlawanan diam terhadap narasi kebangsaan yang dirasa makin menjauh dari realitas kehidupan rakyat
Fenomena ini tentu tak lahir dalam ruang hampa. Ia muncul dalam konteks sosial-politik yang sarat kejenuhan kolektif:
kepercayaan terhadap institusi negara terus mengalami erosi, sementara perayaan nasionalisme cenderung stagnan dalam simbolisme upacara dan perlombaan semu.
Bagi sebagian masyarakat, semangat kemerdekaan yang dahulu membakar perjuangan kini terasa asing terlepas dari keriuhan peringatan resmi.
Simbol bajak laut Topi Jerami dalam One Piece bukan sekadar ikon hiburan. Dalam narasi fiksinya, kelompok ini melawan pemerintahan dunia yang korup dan menindas. Mereka memperjuangkan keadilan dengan cara mereka sendiri, menjadi pahlawan bagi yang tertindas, bukan perompak kejam.
Maka tidak heran jika masyarakat yang merasa terpinggirkan secara ekonomi, sosial, bahkan politik mulai merasa lebih terwakili oleh simbol “bajak laut idealis” ini dibanding simbol-simbol negara yang dinilai makin kehilangan makna.
Kemarahan yang disimpan, ketimpangan yang tak selesai, dan kebijakan negara yang semakin menjauh dari rakyat menjadi latar yang relevan dalam membaca fenomena ini.
Kebijakan yang Mencederai Makna Kemerdekaan
Beberapa kebijakan negara dalam beberapa tahun terakhir justru memperdalam jurang ketimpangan. UU Cipta Kerja misalnya, dipaksakan lewat legislasi kilat tanpa partisipasi publik yang memadai.
Alih-alih membuka lapangan kerja layak, undang-undang ini dinilai memperkuat sistem kontrak, melemahkan perlindungan buruh, dan berpihak pada investor besar.
Kenaikan harga BBM, tarif listrik, dan kebutuhan pokok makin menekan rakyat kecil, tanpa diimbangi dengan kebijakan penguatan daya beli. Sementara itu, elite ekonomi justru terus menikmati insentif dan kelonggaran fiskal.
Upaya mengutak-atik konstitusi demi memperpanjang masa jabatan atau melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu semakin menjauhkan demokrasi dari rakyat. Demokrasi prosedural yang hanya menjadi alat elit politik semakin mempertebal rasa asing generasi muda terhadap sistem politik negara.
Simbol Perlawanan yang Tak Terdengar
Dalam konteks inilah, pengibaran bendera One Piece tak bisa dipandang remeh. Ia adalah simbol satire, bentuk “perlawanan sunyi” terhadap simbol-simbol formal kenegaraan yang dianggap tidak lagi mengandung esensi kemerdekaan: keadilan, kesetaraan, dan partisipasi.
Fenomena ini bukan ajakan untuk mengganti Merah Putih. Sebaliknya, ia merupakan pengingat bahwa nasionalisme harus dimaknai secara substansial. Rakyat ingin didengar, ingin dilibatkan, dan ingin merasa benar-benar merdeka bukan sekadar menjadi objek seremoni tahunan
Saatnya Negara Merefleksi, Bukan Menghukum
Negara tak seharusnya merespons fenomena ini dengan pendekatan represif atau sekadar mengecam secara moralistik. Sebaliknya, perlu ada refleksi dan koreksi terhadap arah kebijakan dan narasi kebangsaan.
Bila rakyat lebih merasa terhubung dengan simbol bajak laut ketimbang bendera negaranya sendiri, itu adalah peringatan keras: bangsa ini sedang menghadapi krisis kepercayaan.
HUT RI ke-80 seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi ulang makna kemerdekaan. Ini bukan soal siapa yang mengibarkan bendera apa, tetapi tentang siapa yang merasa memiliki suara, siapa yang masih percaya pada republik ini.
Dalam absurditas simbol One Piece itu, mungkin tersimpan suara yang paling jujur: rakyat ingin merdeka kembali dari ketidakadilan, dari kebijakan yang abai, dan dari demokrasi yang hanya berpihak pada yang kuat.
Opini :
Penulis : Taufik Hidayat. alumni Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Organisasi : IKA PMII UIN SMH Banten
“Segala bentuk tanggung jawab atas tulisan ini sepenuhnya berada di tangan penulis dan tidak mencerminkan pandangan redaksi Dailyhits.id”. ***
