DAILYHITS LEBAK– Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus menolak Musyawarah Daerah (Musda) XII Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebak. Alasannya karena cacat regulasi dan terdapat beberapa kejanggalan.
Para pemuda yang tergabung ke dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelemat Organisasi (HMI MPO), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Persis juga meminta agar KNPI Banten dievaluasi.
“Pertama jelas kami menolak seluruh hasil pelaksanaan Musda Kabupaten Lebak karena cacat regulasi dan tidak mencerminkan prinsip keterbukaan serta partisipasi aktif dari elemen pemuda, khususnya organisasi Cipayung Plus yang menjadi bagian dari KNPI,”kata Ketua Umum HMI Lebak, Harry Agung Nurafizi dalam keterangannya, Senin (27/1/2025).
BACA JUGA: KNPI Banten Dikecam usai Buat Pernyataan Pemberhentian: Paham Aturan?
Dalam kesempatan tersebut, mereka juga mendesak agar Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI untuk mengevaluasi kinerja dari Plt Ketua KNPI Banten, Ahmad Jayani. Alasannya karena dia telah sewenang-wenang menggunakan jabatannya.
“Saudara Ahmad Jayani kami rasa telah melampaui wewenang yang dimilikinya dan bertentangan dengan regulasi. Dia Plt tapi secara suka-suka melakukan pemecatan kepada ketua DPD KNPI Lebak dan Ketua MPI. Hal itu telah mengabaikan aspirasi dari organisasi Cipayung Plus, yang merupakan elemen penting dalam KNPI,”timpal Ketua Umum GMNI Lebak.
Karena itu, mereka juga mendesak agar KNPi Lebak bisa membentuk ulang kepanitiaan Musda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. “KNPI Lebak harus segera membentuk kepanitiaan ulang yang dimana mereka nantinya bisa melaksanakan kegiatan dengan demokratis, inklusif, dan sesuai dengan semangat kebersamaan pemuda Kabupaten Lebak,”tandasnya. (Abd/Red)
