Azwar menilai, substansi penambahan anggaran tersebut juga tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak daerah.
Di saat Kabupaten Serang mengalami keterbatasan alat berat untuk penanganan banjir, justru muncul pos-pos belanja yang dinilai tidak prioritas.
“Pembelian lahan Bojong Menteng itu kan sudah pernah bermasalah. Maka kita minta Rp10 miliar ditambah Rp4 miliar itu dialokasikan ke SDA untuk penanganan banjir,” tegasnya.
Ia menyebut, pengadaan alat berat seperti amfibi yang nilainya berkisar Rp1–2 miliar justru lebih relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
“Lebih baik dialokasikan ke hal-hal yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, apalagi saat banjir seperti sekarang,” kata Azwar.
DPRD Kabupaten Serang pun mengambil sikap tegas. Azwar menyatakan pihaknya memberi tenggat waktu kepada Dinas PUPR untuk melakukan sinkronisasi ulang anggaran sesuai dengan hasil pembahasan awal APBD.
“Kita harap hari Selasa ke depan, saat rapat dengan PU, anggaran sudah kembali seperti semula. Kalau mau diserap silakan, kalau tidak, kita tidak mengizinkan anggaran itu diserap,” ujarnya.
Redaksi masih terus menggali informasi dan mencoba mengklarifikasi terkait penambahan anggaran tersebut.
Editor : Engkos Kosasih
Penulis : Saepul Arifin
Editor : Engkos Kosasih
Halaman : 1 2
